Berita

Pajak

Akuntansi

Recent Posts

19 Kementerian Buat Program Bangun Desa

5/15/2017 Add Comment
Eko Putro Sandjojo Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)
KeuanganDesa.info, PARIT MALINTANG - Tahun ini 19 kementerian RI membuat program untuk membangun desa dengan total anggaran sebesar Rp560 triliun. Hal tersebut dikatakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo.

"Program tersebut merupakan instruksi dari presiden untuk membantu Kemendes PDTT dalam membangun desa-desa di Indonesia," kata Mendes saat peletakan batu pertama pembangunan embung Sungai Abu Tabek Gadang, Kecamatan Toboh Gadang, Padangpariaman, Sumatera Barat, Sabtu (13/05/2017).

Eko Putro Sandjojo menambahkan bantuan dari 19 kementerian tersebut bertujuan agar empat program utama Kemendes PDTT dijalankan lebih baik sehingga manfaat dana desa betul-betul dirasakan masyarakat.

Adapun keempat program tersebut yaitu desa membuat produk unggulan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuat embung, dan membangun sarana olahraga.

Eko Putro Sandjojo menyatakan meskipun semenjak Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diundangkan, banyak pihak yang meragukan desa untuk mengelola keuangan karena banyak pemerintah kabupaten dan kota bermasalah di bidang keuangan.

"Namun presiden berkeyakinan kalau tidak dicoba maka tidak akan pernah bisa," kata Eko Putro Sandjojo.

Hasilnya, pada 2015 penyerapan dana desa hanya 80 persen namun pada 2016 penyerapan dana desa naik menjadi 99,8 persen, ujarnya.

"Penyerapan dana desa tahun lalu hampir 100 persen sehingga menepis keraguan dari berbagai pihak tadi," tambahnya.

Eko Putro Sandjojo menyebutkan pada 2016 banyak desa menyelesaikan proyek yang dananya berasal dari dana desa yang pengerjaannya tidak mungkin dikerjakan pusat.

Pengerjaan tersebut yaitu pembangunan jalan lebih dari 66 ribu kilometer dan turap penahan longsor lebih dari 38 unit, ujar dia.

Eko Putro Sandjojo mengatakan karena pembangunan turap tersebut maka musibah longsor besar yang ada di Indonesia pada tahun lalu hanya tiga kejadian padahal badai dan hujan turun begitu deras.

Eko Putro Sandjojo berharap setelah dana desa pada tahun ini sebesar Rp60 triliun dan seluruh program dari 19 kementerian terealaisasikan maka pembangunan dan perekonomian desa Indonesia akan semakin membaik. ***

Transparansi Informasi Anggaran Daerah di Era Digital

5/12/2017 Add Comment
Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terus bertambahnya jumlah pengakses internet di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 telah mencapai 71,19 juta. Perkembangan teknologi informasi telah menempatkan website menjadi salah satu media yang sangat strategis bagi perolehan dan pertukaran informasi. Situs web kemudian akan dapat menjadi jembatan bagi pemerintah dalam mempublikasikan informasi kepada warga. Oleh karenanya perbaikan terhadap kualitas konten menjadi keharusan sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan terhadap warga, termasuk di dalamnya adalah penyajian informasi mengenai pengelolaan anggaran daerah. 

Sukses Kelola Keuangan Desa, Bupati Ponorogo Berbagi Pengalaman di India

5/12/2017 Add Comment
Bupati Ponorogo, Ipong Muchlisoni
KeuanganDesa.info, PONOROGO - Undangan untuk berangkat ke India dari World Bank diterima Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni untuk menularkan ilmu pengelolaan keuangan desa.

Bupati Ponorogo diundang ke India dari World Bank setelah mendapatkan penghargaan terbaik dalam pemanfaatan sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk mengelola keuangan desa.

"Kami diundang menjadi narasumber untuk pengenalan Siskeudes di India, Minggu (22/12/2016). Di sana kami nanti diminta untuk menularkan ilmu penerapan Siskeudes kepada Pemerintah India,” kata Ipong, Selasa (3/1/2016).

Ipong Muchlisoni menerangkan Siskeudes ini baru diterapkan Pemkab Ponorogo pada 2016. Sistem itu diterapkan setelah mendapatkan tawaran program dari BPKP dan World Bank. Dia menerima tawaran itu lantaran program tersebut menarik dan bagus untuk sistem pengelolaan uang desa itu.

Sebelum menerima program itu, lanjut Ipong, dirinya sempat beberapa kali ditawari program dari pihak swasta mengenai sistem pengelolaan keuangan desa. Namun dia menolak tawaran itu lantaran pihak swasta meminta bayaran Rp 25 juta per desa.

Ipong Muchlisoni mengatakan, selain Ponorogo sudah ada puluhan kabupaten yang telah menerapkan Siakuedes. Namun, dalam proses penerapannya, Ponorogo dinilai World Bank melaksanakan dengan baik.

Seluruh desa di Ponorogo, lanjut dia, telah menggunakan Siskeudes tersebut. Hanya saja baru puluhan desa yang menerapkannya dengan sistem online lantaran persoalan jaringan internet. 

Keuntungan sistem ini, imbuh Ipong Muchlisoni, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih praktis. Tak hanya itu pemerintah ditingkat kabupaten juga bisa memantau langsung.

"Dengan sistem ini masyarakat juga bisa melihat penyerapan anggaran di desa secara real time," tutur Ipong. [kom]