Recent Posts

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2022

Acha 10/18/2021 Add Comment

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2022

KeuanganDesa.info, JAKARTA -
Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 telah disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2021. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp769,61 triliun, terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp701,61 triliun dan dana desa sebesar Rp68,00 triliun.

Adapun rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2022 tersebut meliputi:

  1. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp105,26 triliun terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp53,86 triliun, DBH SDA sebesar Rp43,50 triliun, dan Kurang Bayar sebesar Rp7,90 triliun, anggaran Kurang Bayar DBH merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.
  2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp378,00 triliun atau 28,5% PDN Neto, dialokasikan berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. Penyaluran DAU berdasarkan kinerja pelaporan dan mempertimbangkan kinerja pengelolaan APBD.
  3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp60,87 triliun, yang mencakup 6 (enam) Bidang DAK Fisik Reguler dan 12 (dua belas) Bidang DAK Fisik Penugasan, termasuk penambahan 2 (dua) bidang baru, yakni: (i) Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan (ii) Bidang Perdagangan.
  4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) sebesar Rp128,72 triliun, yang mencakup 16 (enam belas) jenis dana, dengan penambahan 1 dana baru, yakni Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKM).
  5. Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp21,76 triliun.
  6. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp7,00 triliun yang terdiri dari DID Kinerja tahun sebelumnya dan DID Kinerja tahun berjalan.
  7. Dana Desa sebesar Rp68,00 triliun, yang dialokasikan kepada 74.960 desa dan penggunaannya diarahkan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai  Desa, dukungan program sektor prioritas di desa serta program atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik ditujukan sebagai pendukung (supporting) terhadap APBD dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana fisik layanan publik dan/atau mendukung pencapaian prioritas nasional.

Total alokasi TA 2022 sebesar 60.874 Miliar Rupiah. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 6,7% dari Alokasi DAK Fisik TA 2021 sebesar 65.248 Miliar Rupiah. DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan daerah dan/atau usulan anggota DPR dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, kapasitas fiskal dan kinerja daerah, serta tata kelola keuangan yang baik. Proses penilaian untuk alokasi DAK Fisik dilakukan oleh Pemerintah (K/L Teknis, Bappenas dan Kemenkeu) berdasarkan kelayakan teknis, keterkaitan dengan prioritas nasional, kapasitas fiscal, dan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya.

DAK Fisik TA 2022 terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Fisik Reguler dengan total alokasi sebesar 47.421 Miliar Rupiah (77,9% dr total DAK Fisik) mempunyai tujuan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimum, yang terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan KB, Bidang Jalan, Bidang Air Minum,  Bidang Sanitasi, dan Bidang Perumahan dan Permukiman. Adapun DAK fisik Penugasan bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. DAK Fisik penugasan dialokasikan sebesar 13.452 Miliar Rupiah (22,1% dari total DAK fisik), tidak diberikan kepada semua Daerah, namun hanya kepada daerah tertentu yang masuk dalam lokasi prioritas sesuai tematiknya. Tematik DAK Penugasan terdiri atas:

  • Tema Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah, terdiri dari Bidang Pariwisata, Bidang Industri Kecil dan Menengah, Bidang Jalan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Perdagangan, dan Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Tema pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani, yang terdiri dari Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Irigasi, Bidang Kehutanan, Bidang Jalan, dan Bidang Perdagangan.
  • Tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, terdiri dari Bidang Transportasi Perdesaan, Transportasi Perairan, dan Bidang Jalan.

Semua proses pengalokasian TKDD setiap Provinsi/Kabupaten/Kota telah sesuai dengan kebijakan pengalokasian dan telah melalui tahapan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak/oknum yang mengatasnamakan DJPK yang menjanjikan sesuatu mengenai alokasi TKDD suatu daerah, kiranya dapat dipahami bersama bahwa itu tidak benar. Setiap pegawai DJPK telah berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK. Kiranya ada pihak/oknum yang mengatasnamakan DJPK dapat dilaporkan kepada kami melalui Call Center DJPK 0811-150420-7.

Rincian alokasi TKDD TA 2022 per daerah dapat diunduh melalui tautan berikut:

***

14 Desa di Probolinggo Terapkan Pembayaran Nontunai

Acha 10/13/2021 Add Comment

14 Desa di Probolinggo Terapkan Pembayaran Nontunai
[ilustrasi] Warga menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Senin (18/5/2020). - Antara/Yusuf Nugroho.
KeuanganDesa.info, PROBOLINGGO – Sebanyak 14 desa yang ada di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo akan segera menerapkan pembayaran dan penyaluran kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara nontunai

"Pj Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tongas sudah berkomitmen untuk segera menerapkan pembayaran dan penyaluran APBDesa secara non tunai. Ini merupakan inovasi dari Pj Kepala Desa se-Kecamatan Tongas untuk melaksanakan Perbup Nomor 37 Tahun 2021 lebih awal," kata Camat Tongas Abd Ghafur, Selasa (12/10/2021). 

Komitmen penggunaan transaksi nontunai terungkap dalam kegiatan persiapan penyaluran Dana Desa (DD) tahap 3 secara non tunai yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo di Gedung Serbaguna Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas.

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto, perwakilan Inspektorat, Badan Keuangan Daerah dan Bagian Hukum, Camat Tongas Abd. Ghafur, Pj Kepala Desa dan Bendahara Desa di 14 desa se-Kecamatan Tongas, TA P3MD Kabupaten Probolinggo serta PD dan PLD se-Kecamatan Tongas.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto menyampaikan tentang pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa, DPMD terkait teknis pelaksanaan kegiatan secara non tunai, Badan Keuangan Daerah terkait mekanisme penyerapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa serta Inspektorat terkait pencegahan penyalagunaan dalam pelaksanaan kegiatan. 

Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto menyarankan untuk penyelesaian RPJMDesa untuk 72 desa yang baru dilantik. Sebab maksimal tiga bulan setelah dilantik wajib menyelesaikan RPJMDesa selama kurun waktu 6 tahun.

"Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sudah waktunya melaksanakan belanja desa nontunai termasuk pemahaman aset desa yang diwajibkan masuk PADesa," ujarnya.

Edy menyampaikan ucapan terima kasih kepada 14 desa se-Kecamatan Tongas yang akan mengawali kegiatan penyaluran secara non tunai.

"Harapannnya kegiatan penyaluran secara non tunai ini juga akan dijadikan pilot project untuk 23 kecamatan lain dan desa-desa lain di Kabupaten Probolinggo," harapnya seperti dikutip dari publikasi Pemkab Probolinggo, Rabu (13/10/2021). 

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan perlu adanya perubahan dalam memimpin desa, karena nanti Plt Bupati Probolinggo akan memberikan pemahaman untuk semua Pj Kepala Desa untuk 252 desa selaku penyelenggara Pemerintah Desa, Pilkades akan tetap dilaksanakan bulan Februari 2022, termasuk menunggu persetujuan pemerintah pusat berkaitan dengan Perbub pelaksanaan Pilkades. 

"Pj Kepala Desa dan Pemerintah Desa diharapkan mulai gemar membaca dan memahami aturan-aturan yang terkait dengan desa," katanya. ***

Terapkan CMS, Kades Teluk Kapuas Merasa Mudah dan Cepat Selesaikan Laporan Keuangan Desa

Acha 10/13/2021 Add Comment

Terapkan CMS, Kades Teluk Kapuas Merasa Mudah dan Cepat Selesaikan Laporan Keuangan Desa
KeuanganDesa.info, PONTIANAK – Sejak diterapkannya pengelolaan Keuangan Desa melalui aplikasi Cash Management System (CMS) oleh semua (118) desa di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) sejak tahun 2020 lalu, mampu membentengi setiap kepala desa dalam penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa.

Pasalnya, masing-masing kepala desa merasa dipermudah, terlindungi dan terbentengi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui gagasan, ide dan inovasi Bupati Muda Mahendrawan dalam mengelola keuangan desa melalui sistem CMS. 

Kepala Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Abdul Halim Abdullah mengatakan, dengan diterapkannya CMS ini, dari total anggaran Rp.1,9 milyar untuk desanya itu sampai saat ini serapan anggaran dan pengelolaan keuangan di desanya sudah mencapai 85 persen, karena semua program di desanya sudah dilaksanakan sedangkan 15 persen lainnya hanya membayar gaji dan intensif RT dan perangkat desa.

"Saya menilai, dengan CMS desa ini semua urusan di pemerintahan desa kami itu sangat terbantu dengan semakin cepatnya serapan anggaran yang kami lakukan. Selain untuk program di desa, anggaran desa yang kami terima itu juga disisihkan 8 persen dari anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mana untuk di desa Teluk Kapuas terdapat 50 KPM dan 40 diantaranya diberikan secara non tunai melalui aplikasi CMS sedangkan 10 lainnya diberikan secara tunai, kata Abdul Halim Abdullah saat menjadi narasumber dalam Dialog Luar Studio RRI Pontianak bersama Kabid Keuangan dan Aset Desa DPMD Kubu Raya Rini Kurnia Solihat, Kasi Pemerintahan Kecamatan Sungai Raya Indo Machdori Sutiyo dan Kepala Desa Parit Baru Musa Abdul Hamid dengan tema Penerapan CMS Desa di aula Kantor Camat Sungai Raya, Selasa (12/10/2021) pagi.

Menurutnya, implementasi pengelolaan keuangan desa dengan sistem non tunai dengan aplikasi CMS ini telah memberikan kemudahan dan keamanan bagi Kepala Desa di kabupaten termuda di Kalbar itu.

"Saya merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi CMS dalam melaksanakan program transaksi non tunai, meski masih terdapat kendala dalam menerapkan sistem ini, namun dirinya mengaku dengan sistem ini akan merubah mindset masyarakat Desa", tuturnya.

Kepala Desa Teluk Kapuas dua priode itu menilai, dengan diterapkannya sistem ini, tentunya tidak ada lagi hal-hal yang ditutupi, karena pihak ketiga yang menjadi rekanan akan intensif dalam melakukan transparansi masalah keuangan.

"Namun yang paling penting dalam pengelolaan keuangan Desa ini adalah merubah mainset dan pola fikir masyarakat kita", paparnya.

Halim menyampaikan, dengan berubahnya pola fikir masyarakat dengan sistem pengelolaan desa yang baik, maka itulah dasar fundamental yang akan merubah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Desa.

"Saya ucapkan terima kasih kepada pak bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan yang telah mengeluarkan inovasi terkait program ini, karena semua itu akan memberikan kemudahan dan rasa aman dalam mengelola keuangan Desa", ucapnya.

Selain itu Halim menambahkan, dengan adanya aplikasi CMS ini maka transaksi bisa dilakukan dimana dan kapan saja. Karena dalam penggunaan aplikasi CMS ini ada beberapa point yang didapatnya dari apa yang disampaikan pihak Bank Kalbar Cabang Kubu Raya.

"Diantaranya, kemudahan dalam melakukan pentransferan kapada pihak ketiga, baik itu toko bangunan, toko makanan dan snack, toko Alat Tulis Kantor (ATK), bisa juga dilakukan transfer antar bank bahkan mentransfer ke banyak Bank pun bisa dilakukan. Tentunya dengan kemudahan ini akan membuat kami merasa lebih terlindungi dari penyalahgunaan anggaran, karena sisa anggaran Rp.1 yang ada di kas desa kami harus tetap dipertanggungjawabkan", tutup Halim.[]