Recent Posts

IBC Bank BJB dengan Siskeudes Permudah Pengelolaan Keuangan Desa

Acha 1/15/2021 Add Comment
IBC Bank BJB dengan Siskeudes Permudah Pengelolaan Keuangan Desa

KeuanganDesa.info, SUKABUMI -
Terobosan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan desa dihadirkan Bank BJB di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi Jawa Barat. Inovasi pengelolaan keuangan desa ini hasil kerja sama antara Bank BJB dan Pemkab Sukabumi. Pengelolaan keuangan desa dalam hal ini dalam bentuk integrasi Internet Banking Corporate (IBC) Bank BJB dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Widi Hartoto selaku Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB, mengatakan integrasi sistem pengelolaan keuangan ini dilakukan untuk mempermudah pengelola keuangan desa. Dengan adanya terobosan aplikasi internet banking ini, pemerintah desa dapat melakukan transaksi keuangan kapan saja dengan cepat, tepat, mudah dan aman.

"Dengan integrasi ini, pemerintah desa dapat mengakses fasilitas IBC Bank BJB untuk mempermudah kelancaran transaksi dan pengelolaan keuangan yang akan digunakan untuk mengimplementasikan program-program pembangunan. Langkah ini juga mendukung komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran," kata Widi Hartoto.

Kehadiran Internet Banking Corporate (IBC) Bank BJB di lingkup pemerintahan desa ini merupakan terobosan dan inovasi yang terbilang baru bagi Bank BJB. Semula, fasilitas IBC hanya disediakan Bank BJB untuk digunakan di level pemerintahan daerah. Dalam upaya mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih optimal, Bank BJB melakukan pembaharuan sistem IBC agar dapat diimplementasikan dalam level administrasi pengelolaan keuangan desa.

Saat ini, sistem IBC Bank BJB telah diperbaharui dan diintegrasikan dengan aplikasi Siskeudes. Sebanyak 381 desa di Kabupaten Sukabumi telah memanfaatkan fasilitas IBC Bank BJB ini, dan dapat diakses secara real-time untuk memudahkan urusan transaksi keuangan desa.

Selain efektif, efisien dan fleksibel karena transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, transaksi melalui IBC lebih transparan lantaran transaksi dapat dipantau oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan. ***
Desa Harus Berperan Aktif Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Desa Harus Berperan Aktif Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Acha 10/20/2020 Add Comment

 

KeuanganDesa.info, JAKARTA - Pandemi Covid-19 membuat seluruh sektor ekonomi nasional terdampak, Desa harus berperan aktif untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid.  

"Selain mendorong ketahanan pangan masyarakat dan padat karya tunai desa, yang tak kalah penting juga adalah optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini" ujar Taufik Madjid dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2020.

Selama kurang lebih 6 tahun berjalannya Undang-Undang Desa (2014), tercatat, sejak awal tahun 2020 sudah berdiri lebih dari 46.000 Bumdes atau lebih dari 61% dari jumlah desa di seluruh Indonesia yang sudah memiliki Bumdes. 

"Ahamdulillah setelah disahkannya UU Cipta Kerja, Bumdes dan Bumdesma sudah jelas badan hukumnya sehingga akan lebih mudah bagi kami dalam memberikan pendampingan, permodalan, hingga akses pasar dan yang paling penting dalam mensinergikan dengan lembaga perbankan dalam hal pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini," ungkap Taufik saat membuka acara "Peran Bumdes dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi" di Surabaya.

Acara "Peran Bumdes dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi" mengundang 142 Bumdes Bersama hasil transformasi dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) eks PNPM Mandiri Pedesaan, yang merupakan hasil tindak lanjut dari MoU antara Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Acara ini menjadi angin segar bagi pelaku ekonomi dan masyarakat di Desa untuk bangkit kembali di masa pandemi Covid-19.

"Ada kerja sama yang bisa kita lakukan oleh Bumdes dan Bumdesma untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau Bank Wakaf Mikro. Tujuannya agar kita bisa membantu masyarakat agar mempunyai akses pembiayaan untuk modal kerja atau untuk usaha-usaha mereka dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini pada level desa dan kecamatan," lanjut Taufik.

Pada kesempatan terpisah, Taufik Madjid juga menyosialisasikan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada Rapat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dengan seluruh Pendamping Desa dan Tenaga Ahli.

Dia menjabarkan soal adanya persoalan tumpang tindih kebijakan dan kewenangan antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang perlu segera dicarikan solusi bersama. Hal itu agar semua program bisa dijalankan sesuai dengan perencanaan.

Taufik meminta agar dalam rapat evaluasi ini ada rekomendasi yang bisa diterbitkan. Misalnya, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan bahkan dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 soal alokasi Dana Desa 2021 juga berpeluang berbenturan.

Ditegaskan jika Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa merupakan perintah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian aturan pelaksanaannya diterbitkan Permendesa Nomor 18 tahun 2020 dan akan terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Oleh karenanya, saya berharap mari kita kawal program yang khususnya program penanganan Covid-19 ini bisa berjalan," kata Taufik. ***

Aturan Baru Penyaluran Dana Desa 2020

Acha 1/14/2020 2 Comments
KeuanganDesa.info, JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa resmi mengubah skema penyaluran anggaran dana desa. Kebijakan penyaluaran Dana Desa ini berlaku pada tahun anggaran 2020.

Penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 40%, tahap III sebesar 40%. Jumlah dana desa pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 72 triliun.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019, pemerintah menetapkan skema besaran tahap I menjadi 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Untuk tahap I paling cepat cair bulan Januari dan paling lambat Juni.

Sedangkan tahap II cair paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus. Untuk tahap III paling cepat cair bulan Juli. Penyaluran untuk desa mandiri akan dilakukan dua tahap.

"Tahap I paling cepat bulan Januari paling lambat bulan Juni sebesar 60%, dan tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40%," seperti yang dikutip pasal 23 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019.

Rincian dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan merata berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Pagu alokasi dasar ditetapkan sebesar 69% dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional.

Pagu alokasi afirmasi dihitung sebesar 1,5% dari anggaran dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Lalu, pagu alokasi kinerja dihitung 1,5% dari anggaran dibagi kepada desa berkinerja terbaik.

Sedangkan pagu alokasi formula dihitung sebesar 28% dari anggaran dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dalam aturan yang baru ini juga memberikan tugas baru kepada kepala daerah seperti bupati dan wali kota untuk melakukan verifikasi data jumlah desa di wilayahnya dengan membandingkan jumlah tahun sebelumnya.

Bagi syarat pencairan dana desa, untuk tahap I sebagaimana diatur dalam Pasal 24. Para bupati atau wali kota harus menerbitkan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Kedua, menerbitkan peraturan desa mengenai APBDes, dan ketiga menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa.

Tahap II, membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya. kedua, membuat laporan realisasi penyerapan tahap I dengan tata-rata penyerapan sebesar 50% dan rata-rata keluaran paling sedikit 35%.

Tahap III, membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% dan rata-rata keluaran paling sedikit 75%. Selanjutnya membuat laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya. ***