Desa Mandiri dengan Dana Desa

3/12/2018
Membangun Indonesia dari pinggiran adalah salah satu Nawacita Presiden Jokowi. Tentu saja yang dibangun bukan hanya pinggir kota, tapi benar-benar masuk ke pedesaan. Tekad ini diwujudkan secara nyata dengan mengalirnya dana sampai ke desa yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahun. Dalam APBN tahun 2017, belanja transfer ke daerah dan dana desa jumlahnya melampaui belanja Kementerian/Lembaga. 


Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah berupaya untuk memberdayakan para apatur di daerah dalam mengelola keuangannya. Aturan baru ini, antara lain menetapkan mengenai pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat dinamis atau tidak fnal, dan juga adanya penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian atas penggunaan TKDD yang disalurkan pada tahun sebelumnya.

Dapat dilihat bahwa aturan baru ini memberikan reward dan punishment agar akuntabilitasnya terjaga. Mulai tahun depan, Dana Insentif Daerah (DID) juga akan dikaitkan dengan berbagai macam hasil, misalnya penurunan angka kemiskinan, meningkatnya jumlah tenaga kerja, dan hasil nyata lain yang dapat dibuktikan dengan data.

Dengan adanya komitmen ini, persoalannya bukan lagi mengenai ada atau tidaknya uang. Intinya, bagaimana kemudian uang ini dapat direncanakan penggunaannya, efektif pelaksanaannya, dan akuntabel pertanggungjawabannya. Sehingga, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dari seluruh aparatur pengelola keuangan di daerah, mulai level provinsi sampai dengan desa.

Upaya pemerintah untuk memberikan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah ini juga sekaligus menjadi tugas berat bagi Kementerian Keuangan dalam memberikan pendidikan dan pelatihannya. Untuk itu, peran Pusdiklat di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) juga penting agar dapat menghasilkan aparatur daerah yang cakap dan handal dalam mengelola keuangan daerah.

Untuk membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah pusat, kepala daerah, beserta jajaran pemerintah daerah. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan juga mengharapkan agar setiap pemerintah daerah harus dapat mempunyai "menteri keuangan daerah" yang dapat mengelola keberlangsungan program pembangunan di daerah tingkat I maupun tingkat II. Dengan bersinergi, Nawacita Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dapat terwujud. ***

Share this

saya menyukai kalimat ini, "yang tertulis akan terus menetap, yang terucap akan berlalu."

Tulisan Terkait

Previous
Next Post »