Pendahuluan
Halo, sobat desa! Setelah kemarin kita bahas soal pembukuan, sekarang saatnya masuk ke tahap selanjutnya: laporan keuangan desa. Nah, mungkin kamu suka denger istilah laporan realisasi, laporan aset, atau laporan kegiatan. Tapi sebenernya, ada berapa sih jenis laporan keuangan desa itu?
Kenapa Harus Ada Laporan?
Karena laporan itu bukti kalau uang desa udah dikelola dengan benar. Ini juga jadi bentuk tanggung jawab pemerintah desa ke masyarakat, BPD, dan pemerintah di atasnya. Jadi, bukan cuma buat formalitas, tapi buat kepercayaan.
Macam-Macam Laporan Keuangan Desa
-
Laporan Realisasi APBDes
Ini laporan utama yang nunjukin seberapa besar anggaran yang udah dipakai dari APBDes. Misalnya, dari anggaran pembangunan Rp100 juta, udah dipakai Rp95 juta. Di sini kelihatan sisa anggaran juga. -
Laporan Kegiatan
Gak cuma soal uang, tapi juga hasil kegiatan yang udah dilakuin. Misalnya, kalau ada pelatihan warga, ya dilaporin juga siapa aja pesertanya, materinya apa, dan hasilnya gimana. -
Laporan Aset Desa
Ini laporan yang nunjukin semua barang milik desa, baik yang dibeli dari dana desa, hibah, atau hasil swadaya. Contohnya: bangunan posyandu, motor dinas, atau alat pertanian milik desa. -
Laporan Keuangan Desa
Ini biasanya gabungan dari semua laporan keuangan, termasuk kas masuk dan keluar. Bisa disebut juga laporan akhir tahun. -
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Biasanya disusun setelah satu tahun anggaran selesai. Isinya ringkasan penggunaan dana dan capaian kegiatan selama setahun.
Siapa yang Menyusun?
Timnya tetap sama: Kaur Keuangan, dibantu pelaksana kegiatan, dan tentu disahkan oleh Kepala Desa.
Kapan Dilaporkan?
-
Per Triwulan/Semester: Kalau ada permintaan atau ketentuan dari kabupaten.
-
Akhir Tahun Anggaran: Wajib disusun dan disampaikan.
-
Saat Ada Permintaan Khusus: Misalnya audit atau monitoring dari pihak terkait.
Kesimpulan
Laporan keuangan desa itu bukan sekadar kertas-kertas, tapi wujud nyata dari tanggung jawab kita sebagai pengelola dana publik. Kalau laporannya lengkap dan rapi, makin kuat juga kepercayaan warga ke pemerintah desa. Besok, kita akan bahas soal keterbukaan dan akses informasi publik dalam keuangan desa. Sampai ketemu lagi! ***